Desain kebijakan agraria – pola hubungan antara badan pertanahan dan SKPD bidang pertanahan (dinas pertanahan-badan pertanahan daerah)

Desain kebijakan agraria mencakup pola hubungan antara badan pertanahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang pertanahan, seperti Dinas Pertanahan atau Badan Pertanahan Daerah di tingkat daerah. Pola hubungan ini penting untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di suatu wilayah. Berikut adalah penjelasan tentang pola hubungan tersebut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi:
Desain kebijakan agraria harus memastikan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara badan pertanahan dan SKPD bidang pertanahan di tingkat daerah. Kedua instansi ini harus bekerja bersama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program-program yang terkait dengan pertanahan. Koordinasi yang baik akan memastikan agar langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tujuan strategis dan kebijakan nasional dan daerah.

2. Penetapan Peran dan Tanggung Jawab:
Desain kebijakan agraria harus menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing badan dalam hal pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan. Badan pertanahan biasanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar terkait pertanahan, sementara SKPD bidang pertanahan di tingkat daerah lebih bertugas pada implementasi dan pelayanan publik, seperti pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, dan pelayanan lainnya kepada masyarakat.

3. Pertukaran Informasi dan Data:
Kebijakan agraria yang efektif membutuhkan pertukaran informasi dan data yang lancar antara badan pertanahan dan SKPD bidang pertanahan di tingkat daerah. Badan pertanahan biasanya memiliki akses ke data nasional atau regional tentang pertanahan, sementara SKPD di tingkat daerah memiliki informasi yang lebih spesifik tentang wilayah dan masyarakat setempat. Pertukaran data yang baik akan memastikan dasar informasi yang solid dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan.

4. Monitoring dan Evaluasi Bersama:
Desain kebijakan agraria harus mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama oleh badan pertanahan dan SKPD bidang pertanahan. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan akan membantu mengukur kinerja implementasi kebijakan, mengevaluasi dampak kebijakan, serta mengidentifikasi kendala dan peluang untuk perbaikan lebih lanjut.

5. Partisipasi Masyarakat:
Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan sangat penting. Desain kebijakan agraria harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait pemetaan, pemilikan tanah, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pola hubungan yang baik antara badan pertanahan dan SKPD bidang pertanahan akan memperkuat implementasi kebijakan agraria secara holistik dan berkelanjutan. Kerjasama yang efektif antara kedua pihak ini akan membawa dampak positif bagi pemenuhan hak-hak masyarakat atas tanah, perlindungan lingkungan, dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.