Instrumen Kebijakan
Instrument kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai efek yang diinginkan. Instrument kebijakan merupakan portofolio dari cara yang mungkin untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan politik. Pilihan dalam instrument kebijakan harus dipertimbangkan terhadap resiko kehilangan dukungan dari anggota jaringan kebijakan. Dalam banyak integritas jaringan tampak lebih penting bagi para pembuat kebijakan (de Bruijin and ten Hevelhop, 1998).
Dalam Howlet dan Ramesh (1995 : 80), instrument kebijakan juga disebut perangkat kebijakan, yang digunakan pemerintah dalam usahanya menempatkan kebijakan yang berlaku. Hal ini merupakan cara yang sebenarnya atau perangkat yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, serta dari kalangan mana pemerintah harus memilih sasaran yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi pemerintah tidak hanya memutuskan haruskah atau tidak melakukan sesuatu kebijakan, tetapi juga memutuskan sasarannya tepat atau tidak untuk dijadikan obyek kebijakan.
Terdapat 3 skala dari instrumen kebijakan, yaitu instrumen sukarela, instrument wajib dan mixed instrument. Menurut Howlett dan Ramesh ( 1995: 82), jika skala – skala ini digabungkan dengan instrument menurut Kirschen, maka akan menghasilkan sepuluh jenis utama dari instrumen kebijakan. Sepuluh jenis tersebut yaitu Keluarga dan Komunitas, Organisasi Sukarela, Pasar, Informasi dan Anjuran, Subsidi, Pelelangan Hak Kekayaan, Pajak dan Retribusi, Peraturan, Perusahaan Milik negara, dan Penyediaan Langsung.
Voluntary Instrument
Howlet dan Ramesh (1995 : 83), fitur karakteristik instrument sukarela adalah bahwa kecilnya proses pemerintah dalam suatu kebijakan. Pemerintah dalam hal ini berada dipihak non-keputusan tentang masalah umum yang diberlakukan, karena perspektif pemerintah percaya kebijakan tersebut bisa dan paling baik dilakukan oleh pasar, atau oleh keluarga atau organisasi sukarela. Organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi non- govermental yang beroperasi atas dasar sukarela, bahwa anggota mereka tidak berkompetensi ataupun dipaksa untuk melakukan tugas oleh pemerintah. Jika mereka melakukan sesuatu yang melayani tujuan
– tujuan kebijakan publik, itu adalah untuk alasan kepentingan pribadi, etika atau keputusan emosional. Instrument sukarela lebih banyak disukai dimasyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan umum. Ini dikarenakan efesiensi biaya, konsistensi dengan norma
– norma budaya kebebasan individu dan dukungan dari ikatan keluarga dan masyarakat.
Family andcommunity
Keuntungan utama untuk mempromosikan kebijakan melalui keluarga dan masyarakat bahwa hal itu tidak dikenakan biaya apapun, kecuali jika pemerintah memilih untuk memberikan hibah atau subsidi untuk upaya ini. Namun kelemahan yang ditemui disini yaitu jika berkaitan dengan mengatasi problem ekonomi yang kompleks. Efisiensi skala mungkin juga menjamin penyediaan terpusat oleh pemerintah, bukan penyisihan atas desentralisasi oleh keluarga atau komunitas.
Voluntary organization
Organisasi sukarela dalam teorinya merupakan cara yang efisien memberikan layanan yang paling ekonomis dan sosial. Mereka juga menawarkan fleksibilitas dan kenceparan respon dan kesempatan sebagai percobaan yang akan menjadi sulit jika dilakukan di organisasi pemerintah. Mereka sering lebih cepat dari pemerintah dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam, misalnya. Namun masalah kontemporer ekonomi dan sosial terlalu luas untuk ditangani berdasarkan upaya sukarela saja, kebanyakan orang tidak memiliki waktu maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk berkontribusi dengan aktivitas tersebut.
Markets
Pasar adalah cara yang efektif dan efisien dalam menyediakan barang yang paling pribadi dan dapat memastikan bahwa sumber daya hanya dikhususkan kepada barang – barang dan jasa yang dihargai oleh masyarakat. Karena sebagian besar barang dan jasa yang dicari oleh masyarakat adalah bersifat pribadi, pemerintah dalam masyarakat kapitalis mengandalkan ekstensif atas instrumen pasar. Namun pasar juga merupakan instrumen yang kurang adil, karena yang dapat memenuhi kebutuhan hanya mereka yang dapat membayar.
Compulsary Instrument
Howlet dan Ramesh (1995 : 87), instrument wajib juga disebut instrument direktif / wajib, memaksa atau mengarahkan tindakan individu dan perusahan, dengan dasar kebijaksanaan.
Pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan kedaulatannya, dapat memerintahkan warganya untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat mendirikan perusahan yang dikuasai pemerintah untuk melakukan semua fungsi yang dipilihnya, atau langsung menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan melalui birokrasi. Ini adalah instrument yang sangat memaksa karena mereka memungkinan pemerintah untuk melakukan apa saja memililih dalam batas kostitusional yang luas dan meninggalkan kebijakannya sedikit ke sasaran individu, kelompok atau organisasi.
Regulations
Peraturan mungkin juga menjadi sebuah politik yang menarik jika masyarakat umum atau subsistem kebijakan ingin melihat suatu aksi yang pasti dan cepat sebagai bagian dari pemerintah. Namun disisi lain instrumen ini juga memiliki kelemahan, seperti peraturan cukup sering mendistorsi aktivitas dari sektor sukarela dan privat, dan juga melalui peraturan, promosi pada sektor ekonomi menjadi tidak efisien. Seperti sifatnya peraturan tidak dapat fleksibel dan tidak memperhitungkan pertimbangan dari keadaan individu, hasil dari keputusan ataupun keluarannya.
Public Enterpise
Perusahaan publik juga dikenal sebagai usaha milik negara (BUMN), dimana aturan yang telah dibuat dengan khusus. Arahan pengelolaan dikendalikan oleh pemerintah. Perusahaan publik juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (1) Mereka merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang efisien dalam situasi ketika kebutuhan / pelayanan sosial tidak diproduksi oleh sektor privat dikarenakan biaya produksi yang tinggi dan tingkat keuntungan yang rendah; (2) Informasi yang diwajibkan untuk membangun perusahaan publik ini lebih rendah bila dbandingkan dengan instrumen sukarela dan peraturan; (3) Dalam persyaratan administrasi, perusahaan publik ini mungkin dapat menyederhanakan proses manajemennya jika peraturan yang melingkupinya sudah luas penjangkauannya. Akhirnya keuntungan yang diperoleh dari perusahaan publik mungkin akan menjadi dana publik, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Direct Provision
Keuntungannya penyediaan langsung merupakan instrumen, yang : (1) Penyediaan langsung mudah untuk dibangun karena sedikitnya persyaratan informasi; (2) Sebagain besar dari agensi yang diperlukan oleh penyediaan langsung memungkinkan mereka untuk membangun sumber daya, keahlian dan informasi penting, guna kefektifan kinerja dan tugasnya; (3) Penyediaan langsung menghindari pemasalahan dengan penyediaan tidak langsung, seperti negosiasi, diskusi dan kebutuhan yang tinggi akan informasi; (4) Penyediaan langsung diijinkan mengintralisasi transaksi, ini meminimalizir biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan sesuatu secara tidak langsung.
Mixed Instrumen
Jika instrument wajib merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan instrumen sukarela lebih berbasis sukarela dan bersifat kekeluargaan, maka mixed instruments atau kebijakan campuran merupakan gabungan dari keduanya, menurut Howlet dan Ramesh (1995 : 91), instrument campuran adalah instrument yang menggabungkan fitur dari kedua instrument sukarela dan wajib. Instrument ini mengizinkan pemerintah berbagai tingkat keterlibatan dalam membentuk keputusan aktor non-negara, sementara meninggalkan keputusan akhir untuk pelaku swasta. Keterlibatan pemerintah hanya berkisar dari menyebarkan informasi, hukuman, perpajakan suatu kegiatan yang tidak diinginkan. Instrumen ini menawarkan beberapa ukuran manfaat dari kedua instrumen sukarela dan wajib.
Information and Exhortation
Penyebaran informasi merupakan instrument pasif yang dilakukan dengan menyediakan informasi kepada individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya mixed instrument yang berupa penyebaran informasi penekannya terletak pada bagaimana pemerintah hanya sebatas menyediakan atau memberikan informasi yang selanjutnya dikelola atau keputusan akhir tetap ada ditangan – tangan aktor non pemerintah.
Subsidies
Subsidi merupakan semua bentuk transfer keuangan kepada individu, organisasi, badan usaha dari pemerintah, atau dari pihak ketiga dibawah arahan pemerintah. Subsidi juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang / finansial yang diberikan oleh pemerintah / suatu badan umum.
Auction of Property Rights
Salah satu instrumen dalam mixed instrument yaitu instrumen pelelangan hak, yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar seringkali merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam situasi ketiadaan pasar. Pasar diciptakan dengan merancang jumlah yang tepat atas hak mempergunakan sumber daya tertentu yang dapat dialihkan sehingga dapat memunculkan kelangkaan artifisial dan mendorong bekerjanya mekanisme pasar.
Tax and User Chargers
Mixed instrument lainnya yang dapat dipergunakan adalah pemungutan pajak yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam pengelolaannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu : (1). Pajak pusat yang pengelolaannya langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan (2). Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota) yang dikelola oleh Pemda setempat.
· KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL
· Pengertian
KebijakanEkonomi Internasional dalam arti luas adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah (suatu negara), yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijaksanaan ini tidak hanya berupa tarif, quota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti misalnya kebijaksanaan moneter dan fiskal.
Sedangkan pengertian yang lebih sempit Kebijakan Ekonomi Internasional adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional.
· Instrumen Kebijakan Ekonomi Internasional
Kebijakan Perdagangan Internasional : Mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang /transaksi berjalan (current account) dari neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor impor barang & jasa. Jenis kebijakan ini misalnya tarif terhadap impor, bilateral trade agreement dll.
Kebijakan Pembayaran Internasional : Meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal (capital account) dlm neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhdp pembayaran internasional. misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa (exchange control) atau pengaturan/pengawasan lalu lintas modal jangka panjang.
Kebijakan Bantuan Luar Negeri : Adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans), bantuan yg bertujuan untuk membantu rehabiltasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.
· Tujuan Kebijakan Internasional
1. Autarki ( Autarchi) bermaksud untuk menghindari dari pengaruh negara lain baik pengaruh ekonomi, politik dan militer.
2. Kesejahteraan (Welfare) dengan mengadakan perdagangan internasional suatu akan memperoleh keuntungan (gain from trade) dari terjadinya spesialisasi produksi dan meningkatnya konsumsi masyarakat suatu negara. Oleh karena itu hambatan perdagangan internasional seperti Tarif/Bea, Larangan Perdagangan, Quota dll dihilangkan atau dikurangi. .
3. Proteksi /Protection : Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semen-mena dengan kelebihan yang ia miliki, selain itu persaingan-persaingan barang-barang impor. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping.
4. Keseimbangan Neraca Pembayaran ( Equlibrium Balance Of Payment=BOP); negara yang memiliki kelebihan cadangan valuta asing/devisa jika pemerintah mengambil kebijkan stabilisasi ekonomi dalam negeri akan tidak banyak menimbulkan problem dalam Neraca Pembayaran. Sebaliknya untuk negara yang posisi cadangan valuta asing/devisa sedikit memaksa pemerintah mengambil kebijakan ekonomi internasionalnya misalnya pengawasan devisa (exchange control) tidak hanya lalu lintas barang dan jasa tetapi juga modal.
5. Pembangunan Ekonomi (Economic Development) ; Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dapat mengambil kebijakan misalnya:
· Perlindungan terhadap industri dalam negeri yang masih baru mulai berjalan (Infant Industries).
· Mengurangi impor barang barang konsumsi yang tidak esensial dan mendorong impor barang barang yang esensial.
· Mendorong ekspor dll.
·
·
· MACAM-MACAM RESTRIKSI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
· Tarif
Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu Negara. Jadi tariff atau bea masuk adalah salah satu cara untuk member proteksi terhadap industri dalam negeri. Proteksi tidak selalu merupakan tujuan utama dari pengenaan tarif. Ada kemungkinan bahwa karena kebutuhan APBN, tariff dikenakan untuk memperoleh pendapatan Negara. Tetapi tidak jarang pula bahwa tujuan utama dari pengenaan tariff adalah jelas-jelas memberikan proteksi pada suatu industri dalam negeri.
Apapun tujuan utamanya, tariff selalu mempunyai konsekuensi proteksi bagi industri dalam negeri yang memproduksikan barang yang sama/serupa dengan barang impor yang terkena tarif.
1. Tarif digolongkan menjadi:
· Bea ekspor (export duties)adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju kenegara lain. Jadi pajak untuk barang-barang yang keluar dari custom areasuatu Negara yang memungut pajak. Custom Area adalah daerah dimana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batascustom area ini biasanya sama dengan batas wilayah sesuatu Negara, tetapi kesamaan ini bukanlah merupakan keharusan. Custom area disini lebih luas daripada wilayah suatu Negara. Tetapi dengan adanya free trade area maka custom area lebih sempit daripada batas wilayah suatu Negara.
· Bea Transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu Negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah Negara lain.
· Bea Impor (impor duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu Negara dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan terakhir.
1. Pembedaan tariff menurut jenisnya
· Ad Valorem Duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut.
· Specific Duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang.
· Spesific Ad Valorem atau Compound Duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem.
1. System tarif:
· Single-Column Tariffs: System dimana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tariff. Bersifat autonomous, artinya tariff yang tingginya ditentukan sendiri oleh sesuatu Negara tanpa persetujuan dengan Negara lain). Kalau tingginya tariff ditentukan dengan perjanjian dengan Negara lain disebut conventional tariff.
· Double-Column Tariffs: System dimana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) tarif. Apanila kedua tariff tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya:”bentuk maksimum dan minimum”. Jadi sebagian autonomous dan sebagian conventional, maka bentuk ini dinamakan “general and conventional form”.
· Triple-Column Tariffs: System ini hanya perluasan daripada double-column tariffs, yakni dengan menambah satu macam tariff preference untuk Negara-negara bekas jajahan afiliasi politiknya. System ini sering disebut dengan nama “preferential system”.
1. Efek tariff
Pembebanan tariff terhadap sesuatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu Negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam efek tariff tersebut adalah:
· efek terhadap harga (price effect)
· efek terhadap konsumsi (consumption effect)
· efek terhadap produk (protective/import substitution effect)
· efek terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect)
1. Effective rate of protection
Tarif terhadap bahan mentah akan menaikkan ongkos produksi. Pembebanan tariff terhadap bahan mentah menyebabkan naiknya ongkos produksi sehingga kurva penawaran naik ke atas. Hubungan antara tariff terhadap barang jadi dan tariff terhadap bahan mentah dapat dinyatakan dengan adanya “effective rate of protection” yang dinikmati oleh produsen yang memproses barang jadi tersebut. Apabila barang jadi dan juga bahan mentah impor itu dikenakan tariff, maka effective rate of protection bagi produsen barang tersebut makin tinggi.
1. Alasan pembebanan tariff
· Yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan
· Memperbaiki dasar tukar (terms of trade)
Suatu Negara dapat mempengaruhi dasar pertukaran antara ekspor dan impornya melalui pembebanan tariff. Tariff dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor, ini berarti bahwa untuk sejumlah tertentu ekspor menghendaki jumlah impor yang lebih besar, sebagian daripadanya diserahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran tariff.
Pembebanan tariff ini akan berhasil memperbaiki terms of trade apabila Negara itu mempunyai kedudukan monopoli dalam perdagangan. Dengan kata lain, kalau permintaan Negara lain terhadap barangnya bersifat inelastis; makin inelastis permintaan terhadap barangnya berarti semakin besar posisi monopoli sehingga pembebanan tariff dapat lebih effective.
· Infant-industri
Pada umumnya industri-industri yang sedang tumbuh ini efisiensinya belum tinggi serta belum dapat menikmati adanya economies of scale. Oleh karena itu pembebanan tariff terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini. Tariff hanya bersifat sementara sampai industri-industri dalam negeri sudah kuat, tariff dihapuskan. Hal ini untuk menjaga industri ini jangan sampai bekerja kurang efisien dibawah perlindungan tariff.
· Diversifikasi
Suatu Negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang saja akan mengalami kesulitan apabila harga barang-barang hasil produksinya di pasaran dunia goncang. Dengan pembebanan tariff, industri dalam negeri dapat berkembang, sehingga dapat memperbanyak jumlah serta jenis barang yang dihasilkan. Makin banyak jenis barang yang dihasilkan, ekonomi Negara itu akan semakin stabil karena penurunan harga satu jenis produk mungkin dapat diimbangi dengan kenaikan harga barang lain.
· Employment
Pembebanan tariff akan mengakibatkan turunnya impor dan menaikkan produksi dalam negeri. Kenaikan produksi ini berarti pula kenaikan kesempatan kerja. Dalam hal ini pembebanan tariff dapat digunakan untuk memperluas kesempatan kerja.
· Anti dumping
Dumping berarti menjual barang diluar negeri jauh lebih murah daripada di dalam negeri.
· Yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan
· To Keep Money at Home
Apabila penduduk suatu Negara itu membeli barang dari luar negeri maka Negara tersebut memperoleh barang dan Negara lain memperoleh uang. Tetapi apabila membeli barang produksi dalam negeri maka uang tersebut tidak lari keluar negeri. Jadi dengan pembebanan tariff impor, maka impor akan berkurang sehingga akan mencegah larinya uang ke luar negeri.
· The Low-wage
Negara yang tingkat upahnya tidak dapat mengadakan hubungan dengan Negara yang tingkat upahnya rendah tanpa menanggung risiko akan turunnya tingkat upah. Turunnya tingkat upah berarti pula turunnya stansar hidup. Oleh karena itu untuk melindungi para pekerja yang upahnya tinggi dari persaingan para pekerja yang upahnya rendah maka Negara yang tingkat upahnya tinggi tersebut perlu membebankan tariff bagi barang yang berasal dari Negara yang tingkat upahnya rendah.
Produsen dalam negeri mempunyai hak terhadap pasar dalam negeri. Tariff akan mengakibatkan turunnya atau hilangnya impor akan diganti dengan produksi dalam negeri. Kenaikan produksi ini berarti bertambahnya kesempatan kerja yang akhirnya berarti pula kenaikan kegiatan ekonomi.
· Home market
Tarif akan mengakibatkan turunnya atau hilangnya impor dan diganti dengan prosuksi dalam negeri. Kenaikan produksi berarti tambahnya kesempatan kerja yang akhirnya berarti pula kenaikan kegiatan ekonomi.
Pembebanan tarif atas suatu barang dapat menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang yang dikenai tarif tersebut. Pengenaan tarif terhadap barang-barang impor biasanya ditujukan Untuk melindungi produksi barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri.
Pengaruh pembebanan terhadap harga barang impor dapat digambarkan dalam kurva berikut :
Keterangan :
OP : merupakan harga produsen di luar negeri sebelum ada pembebanan tariff
OQ1 : merupakan jumlah produksi dalam
OQ4 : negeri besarnya konsumsi dalam negeri
Q1Q4 : besarnya impor barang-barang dan luar negeri
PP1 : merupakan besarnya tarif atas barang impor
OP1 : besarnya harga barang di dalam negeri setelah adanya tarif impor
Setelah adanya tarif produksi dalasn negeri dapat bersaing dengan barang impor. Harga barang-barang impor menjadi mahal, sehingga produksi dalam negeri meningkat Q1Q2. Karena harga barang impor yang mahal, konsumen mengurangi konsumsinya sebesar QO4. Luas segi empat GHIJ merupakan penerimaan pemerintah dan tarif barang-barang impor.
· Kuota
Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk (kuota impor) dan jumlah barang yang boleh keluar (kuota ekspor). Kuota yang diterapkan oleh pemerintah biasanya dilakukan dengan cara memperkenankan impor ataupun ekspor suatu barang dengan jumlah yang dibatasi.
1. Kuota Impor
Beberapa jenis kuota impor, antara lain sebagai berikut :
· Absolute atau unilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dan negara lain.
· Negotiated atau bilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditenrnkan berdasarkan Perjanjian antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam perdagangan.
· Tarif quota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Untuk barang-barang tertentu jumlahnya dibedakan dan diizinkan masuk atau keluar tetapi dikenakan tarif yang tinggi.
· Mixing quota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dengan proporsi tertentu dalam rangka melaksanakan produksi barang akhir. Pembatasan mi bertujuan mendorong perkembangan industri di dalam negeri.
Adanya kuota impor berarti barang-barang impor di pasaran tersedia terbatas. Hal tersebut berarti barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalarn negeri dapat bersaing. Jika digambarkan dalam bentuk kurva akan tampak seperti berikut :
Keterangan :
QQ1 : besarnya produksi dalam negeri sebelum ada kuota impor
QQ4 : besarnya konsumsi dalam negeri sebelum ada kuota impor
Q1Q1 : besarnya impor barang dan luar negeri sebelum ada kuota impor
OP : harga barang sebelum ada kuota impor
Q2Q3 : besarnya impor barang yang diperkenankan pemerintah setelah kuota
OP1 : harga barang dalam negeri setelah adanya kuota impor
OQ2 : besarnya produksi dalam negeri setelah adanya kuota impor
OQ3 : besarnya konsumsi setelah adanya kuota impor
Segiempat BCEF keuntungan yang diperoleh pedagang pengimpor setelah adanya kuota.
1. Kuota Ekspor
Kuota ekspor yang diterapkan oleh setiap negara memiliki beberapa tujuan , antara lain :
· mencegah barang-barang yang penting agar tidak jatuh ke negara yang dianggap berbahaya;
· menjamin ketersediaan barang di dalam negeri dalam jumlah yang cukup;
· mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan komoditas perdagangan penting.
· Larangan Ekspor
Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional yang tidak memperbolehkan ekspor barang dan dalam ke luar wilayah pabean suatu negara. Misalnya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura dilarang karena menimbulkan kerusakan Iingkungan yang merugikan negara.
· Larangan Impor
Larangan impor merupakan kebalikan dan larangan ekspor, yaitu suatu kebijakan dalam perdagangan dengan cara melarang membeli barang dan luar negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Misalnya, larangan mengimpor beras, bawang putih, dan gula pasir. Jika barang-barang (komoditas) tersebut tidak dilindungi, petani padi, bawang, dan tebu akan mendenita kerugian yang besar.
Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, pengaruh larangan impon terhadap harga barang akan tampak seperti berikut :
Keterangan :
OQ : besarnya produksi dalam negeri sebelum ada larangan impor
Q1Q3 : besarnya impor barang sebelum ada larangan
OQ3 : besarnya konsumsi barang sebelum ada larangan impor
OP : tingkat harga barang sebelum ada larangan impor
OQ2 : besarnya produksi dalam negeri setelah ada larangan impor
OQ2 : besarnya barang setelah ada larangan impor karena tidak ada barang impor di pasar (impor = 0)
OP1 : tingkat harga barang setelah ada larangan impor
Dengan adanya larangan impor, produsen dalam negeri dapat menjual barang lebih banyak dan dengan harga yang Iebih tinggi.
· Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau pun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual suatu barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Subsidi ini dapat berupa :
1. uang yang diberikan secara Iangsung (nominal rupiah);
2. subsidi per unit produksi.
Pengaruh subsidi biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor dapat digambarkan dalam kurva berikut.
Keterangan :
QQ2 : Besarnya produksi dalam negeri sebelum ada subsidi
Q1Q3 : Besarnya impor barang sebelum ada subsidi untuk produksi dalam negeri
OQ3 : Besarnya konsumsi barang di dalam negeri
OP : Tingkat harga sebelum ada subsidi
BC : Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah sehingga kurva penawaran bergeser dari So ke S
OQ2 : Besarnya produksi dalam negeri setelah adanya subsidi
Q2Q3 : Besarnya impor barang setelah ada subsidi untuk produksi dalam negeri
PP1BC : Besarnya subsidi total yang diberikan kepada produsen dalam negeri
Setelah ada subsidi, harga barang tetap sebesar OP dan jumlah konsumsi barang juga tetap sebesar OQ2.
