Kebiajakan Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya Megawati Soekarnoputri membentuk sebuah kabinet.
Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Gotong.Dalam menjalankan segala kebijakannya Presiden Megawati ditemani dengan Hamzah Haz yang menjabat sebagai wakil presiden.
Kabinet Gotong Royong ini mengusung 2/3 tokoh yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadi menteri.
Sehingga kabinet ini dapat disebut Zaken Kabinet. Berikut kebijakan kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
1. Kebijakan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum
Salah satu tantangan terbesar Megawati dalam menjalankan pemerintahannya ialah ketidakstabilan kondisi Indonesia saat itu.
Langkah awal yang pemerintah ambil ialah melakukan pengamandemenan terhadap UUD 1945. Dalam masa jabatan Megawati terdapat perbedaan yang signifikan dengan masa jabatan presiden periode sebelumnya.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembatasan wewenang MPR dalam pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Megawati sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Seperti yang kita tahu,sistem hukum di Indonesia belum benar benar mengacu kepada keadilan.
Selama ini tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak dilakukan oleh pelaku politik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum. Salah satu upayanya melalui penataan serta pembersihan hakim.
Upaya tersebut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hakim. Selain itu, untuk dapat melakukan pembersihan KKN secara maksimal, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini dilandaskan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Selain dengan membentuk KPK, pemerintah juga membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi.
Pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap kegiatan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan auditor internal yang sudah termasuk untuk audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Kebijakan Reformasi Ekonomi
Untuk menangani permasalahan perekonomian di Indonesia,pemerintah menerapkan sebuah strategi. Strategi tersebut diterapkan untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
Strategi tersebut berupa upaya peningkatan terhadap pendapatan serta mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.
Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Megawati juga mulai menanggulangi permasalahan utang luar negeri. Penanganan tersebut melalui permintaan penangguhan pembayaran. Kebijakan lain yang dibuat oleh Megawati ialah mengakhiri kerja sama dengan IMF.
Selain itu, beliau juga membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN untuk dapat menekan laju inflasi.
3. Penyelenggaraan Pemilu 2004
Salah satu keberhasilan Megawati dalam upaya memperbaiki demokrasi Indonesia ialah dengan mengadakan pemilu.
Penyelenggaraan pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang. Dalam penyelenggaraannya, dilakukan secara dua tahap.
Pemilu tersebut digunakan untuk memilih anggota legislatif serta untuk memilih presiden beserta dengan wakilnya.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.
Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014)
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
- BI rate
- Nilai tukar
- Operasi moneter
- Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.
Masa pemerintahan presiden jokowi-jk
Tahun 2014 Indonesia kembali melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden Indonesia ke-7. Berbagai kebijakan baru yang telah ditetapkan pemerintahan Jokowi untuk mendorong pertumubuhan perekonomian Indonesia saat ini.
Presiden mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan mampu untuk untuk mendongkrak laju perekonomian di Indonesia. Adapun paket kebijakan ekonomi yang dibuat Presiden jokowi sampai saat ini sebagai berikut.
Kebijakan ekonomi Tahap 1
Presiden Jokowi
- Penguatan pembiayan ekspor melalui National Interest Account.
- Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.
- Kebijakan pengembangan kawasan industri
- Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi
- Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.
- Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.
- Kebijakan elpiji untuk nelayan.
- Stabilitas harga komiditi pangan
- Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
- Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.
Kebijakan ekonomi Tahap 2
- Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam
- Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat
- Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
- Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
- Insentif pengurangan pajak bunga deposito
- Perampingan Izin Sektor Kehutanan
Kebijakan ekonomi Tahap 3
- Penurunan harga BBM, listrik dan gas BBM
- Perluasan penerima KUR
- Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal
Kebijakan ekonomi Tahap 4
- Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi
- Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
Kebijakan ekonomi tahap 5
- 1. Diskon tarif pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan yang melakukan revaluasiasi selama ini perusahaan yang melakukan revaluasi asset dikenakan tariff pajak sebesar10%.
- 2. Penghapusan pajak berganda untuk kontrak kolektif dan investasi real estate (DIRE)/Real Estate Investment Trust (REIT
Paket kebijakan ekonomi Tahap 6
- 1. Insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- 2. Perizinan impor bahan baku obat
- 3. Regulasi sumber daya air
6 paket kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi direspon postif oleh pasar. Terobosan-terobasan yang dibuat cukup membuat ekonomi Indonesia ditingkat yang cukup aman pada saat terjadi gejolak dipasar keuangan.
Banyaknya pemangkasan anggaran dengan memotong izin untuk membuka usaha,diharapkan akan meminimlkan kesulitan ekonomi dan PHK besar — besaran. Melihat fakta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak naik semakin memperlihatkan keberhasilan kebijakan tersebut. tekanan atas nilai tukar rupiah juga memacu pertumbuhan ekonomi dengan menarik Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke bank dalam negeri. Karena kebijakan — kebijakan ekonomi yang dibuat lebih kepada memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan pebisnis dan hanya kebijakan tahap 4 saja yang mengatur tentang upah buruh yang kebijakannya dirasakan langsng oleh masyarakat. Walaupun beberapa kebijakan yang dibuat bukan kebijakan jangka pendek sehingga tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya. Tapi pemerintah terus membangun inovasi kebijakan yang nantinya akan lebih efisien dan segera dapat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah.
