OLIGARKI
Oligarki (dari bahasa Yunani ὀλιγαρχία (oligarkhía), berarti “aturan oleh sedikit”; dari ὀλίγος (olígos), berarti “sedikit”, dan ἄρχω (arkho), berarti “mengatur atau memerintah”) adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer.
Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi. Pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar, cenderung berubah menjadi oligarki. Dalam “hukum besi oligarki” dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli dengan melindungi kekuasaan mereka sendiri. Contohnya Cina merupakan negara oligarki.
ARISTOKRASI
Aristokrasi (Yunani ἀριστοκρατία aristokratía, dari ἄριστος aristos “excellent,” dan κράτος kratos “kekuatan”) adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani aristokratia, yang berarti “aturan yang terbaik”.Pada saat asal kata di Yunani Kuno, hal itu dipahami sebagai pemerintahan terbaik oleh warga yang memenuhi syarat dan sering kontras baik dengan bentuk monarki, aturan satu individu. Di kemudian waktu, aristokrasi biasanya dilihat sebagai pemerintahan oleh kelompok istimewa, individu yang terbaik, kelas bangsawan, dan kontras dengan demokrasi.
Konsep berkembang di Yunani Kuno, di mana sebuah dewan warga yang terkemuka yang umumnya diberi kuasa dan kontras dengan demokrasi langsung, di mana dewan warga laki-laki diangkat sebagai “senat” di sebuah negara kota atau unit politik lainnya. Orang Yunani tidak menyukai konsep monarki, dan sebagai sistem demokrasi mereka yang jatuh, aristokrasi ditegakkan.
Di Roma kuno, Republik terdiri dari aristokrasi serta konsul, senat, dan perkumpulan suku. Pada Abad pertengahan dan awal era modern, aristokrasi terutama terdiri dari kelas bangsawan berpengaruh, mendapat keistimewaan karena keturunan dan sering dengan kekayaan yang dimiliki. Sejak Revolusi Prancis, aristokrasi secara umum telah kontras dengan demokrasi, di mana semua warga negara harus memegang beberapa bentuk kekuasaan politik. Namun, perbedaan ini sering disederhanakan.
Dalam buku berjudul Leviathan, Thomas Hobbes menggambarkan aristokrasi sebagai persemakmuran di mana perwakilan dari warga adalah pengumpulan per bagian. Sederhananya, itu adalah pemerintahan di mana hanya bagian tertentu dari populasi umum yang dapat mewakili.
Penggambaran modern dari aristokrasi cenderung menganggapnya bukan sebagai aristokrasi yang sah (pemerintahan oleh yang terbaik), melainkan sebagai plutokrasi (pemerintahan oleh orang kaya).
DIKTATOR
Diktatur atau kediktatoran adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti:
- Diktator yaitu suatu jabatan politis dari Republik Romawi. Para diktator Romawi diberikan kekuasaan mutlak pada saat-saat darurat. Namun kekuasaan mereka tidak sewenang-wenang ataupun tidak dipertanggungjawabkan, karena mereka takluk kepada hukum dan membutuhkan pembenaran di kemudian hari. Setelah awal abad ke-2 SM, tidak ada lagi bentuk diktatur seperti itu, dan para diktator di kemudian hari, seperti misalnya Sulla dan Kaisar Romawi menggunakan kekuasaannya dalam cara yang jauh lebih besifat pribadi dan sewenang-wenang.
- Dalam penggunaan masa kini, diktatur merujuk kepada suatu bentuk pemerintah absolut yang otokratis oleh suatu kepemimpinan (biasa disebut diktator) yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politis lainnya di dalam negara.
Masa antara Perang Dunia
Pada abad ke-20 diktatur telah menjadi tiang utama dari rezim-rezim satu partai, rezim militer, dan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter lainnya.
Pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, rezim-rezim fasis, seperti misalnya Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman, mencampurkan prinsip-prinsip pemerintahan diktatur dengan sistem pemerintahan satu partai, mobilisasi massa, dan pengerahan aktivitas sosial dan ekonomi, dan penggunaan teror polisi secara sewenang-wenang oleh rezim. Setelah 1922, Mussolini membentuk prototipe diktatur fasis di Italia yang kemudian ditiru pada tahun 1930-an oleh Adolf Hitler di Jerman. Diktatur fasis mengalami kekalahan total oleh Negara-negara Poros pada Perang Dunia II.
Pada masa antara Perang Dunia pula, Uni Soviet mencampurkan sistem pemerintahan satu partai, mobilisasi massa, dan terror polisi dengan pemerintahan diktatur di bawah Joseph Stalin yang kelak meluas ke rezim-rezim eksrem kiri lainnya di Asia.
Masa setelah Perang Dunia Kedua
Pada masa setelah Perang Dunia Kedua (sesudah tahun 1945), diktatur menjadi ciri khas pemerintahan militer, khususnya di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di banyak bekas koloni Barat (beberapa negara Eropa) di Asia dan Afrika, setelah mereka mencapai kemerdekaan mereka dalam gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, bermunculanlah rezim-rezim kepresidenan yang perlahan-lahan berubah menjadi diktatur-diktatur pribadi. Rezim-rezim ini sering kali terbukti tidak stabil, dengan personalisasi kekuasaan di tangan sang diktator dan rekan-rekannya sehingga menciptakan sistem politik yang tidak pasti karena munculnya berbagai masalah mengenai suksesi.
TOTALITARIANISME TERBALIK
Totalitarianisme terbalik adalah istilah yang diciptakan filsuf politik Sheldon Wolin pada tahun 2003 untuk menyebut bentuk pemerintahan Amerika Serikat masa kini. Wolin percaya bahwa Amerika Serikat sedang berubah menjadi negara demokrasi iliberal. Ia menggunakan “totalitarianisme terbalik” untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan Amerika Serikat dan rezim totalitarian seperti Jerman Nazi dan Uni Soviet Stalinis. Dalam Days of Destruction, Days of Revolt karya Chris Hedges dan Joe Sacco, totalitarianisme terbalik didefinisikan sebagai sistem demokrasi yang didominasi dan dipelintir oleh perusahaan sehingga ekonomi lebih berkuasa daripada politik. Dalam totalitarianisme terbalik, sumber daya alam dan makhluk hidup mengalami komodifikasi dan eksploitasi sehingga warga negara dapat dibodohi dan dimanipulasi agar menyerahkan kebebasan serta partisipasi politiknya melalui konsumerisme dan sensasionalisme berlebihan.
KLEPTOKRASI
Kleptokrasi (berasal dari bahasa Yunani: kleptes (pencuri) dan kratos (kuasa), kleptokrasi (“pemerintahan para pencuri”) adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan (pajak) yang berasal dari publik/rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi dan kriminalisasi.
MERITOKRASI
Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan -krasi, dari bahasa Yunani Kuno: κράτος kratos, ‘kekuatan, kekuasaan’) adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Meritocracy.
NEPOTISME
Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.
Sebagai contoh, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara/keluarga, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi dan bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.
Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katolik dan uskup- yang telah mengambil janji “chastity“, sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung – memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri.[1] Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktik seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada tahun 1692.Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal.
Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi (ketiganya disingkat menjadi KKN) dalam pemerintahan Orde Baru, dijadikan sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan presiden Soeharto pada tahun 1998 dan nepotisme didalam pemerintahan dan perusahaan masih ada hingga saat ini.
OLIGOPOLI
Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan lainnya sehingga timbul ketergantungan satu sama lain. Pasar oligopoli dapat dibedakan berdasarkan keragaman produk di dalam pasar menjadi oligopoli murni (produk homogen) dan oligopoli diferensiasi (produk diferensiasi).
Ciri-ciri
Ciri utama dari pasar oligopoli adalah terbatasnya jumlah produsen dengan jumlah konsumen yang sangat banyak. Produk masing-masing produsen dapat homogen maupun berbeda. Tiap produsen dapat memengaruhi harga produk. Jumlah produsen dalam pasar oligopoli cenderung tidak berubah. Para perusahaan akan menghindari perang harga dan cenderung membentuk kartel serta melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Persaingan produk dipusatkan pada penggunaan reka baru teknologi yang mampu menghemat biaya produksi secara maksimal dan memperluas pangsa pasar. Pasar yang menerapkan oligopoli akan sangat sulit menyertakan perusahaan baru dalam persaingan. Selain itu, oligopoli umumnya memiliki perusahaan yang menjadi pemimpin perusahaan lainnya. Ini membuat harga produk yang sejenis pada seluruh perusahaan relatif sama dan mengikuti perubahan harga perusahaan yang memimpin pasar.
Jenis
Oligopoli sempurna
Dalam oligopoli sempurna, produk yang diproduksi dan akan dijual diberi asumsi sebagai produk yang merupakan produk turunan dari produk utama. Oligopoli sempuran juga ditandai dengan terciptanya laba maksimum bersama akibat hubungan yang sangat baik antar perusahaan melalui kerja sama yang diterima secara spontan. Kepastian harga di dalam pasar oligopoli sempurna bersifat terjamin dan disesuaikan dengan daftar permintaan keseluruhan terhadap produk tertentu. Kepastian harga juga dijamin melalui ketersediaan informasi dan daftar biaya marginal dari berbagai perusahaan. Sifat dari tindakan-tindakan ekonomi pada oligopoli sempurna ialah kolusi dari perusahaan-perusahaan. Oligopoli sempurna mampu memperkirakan jumlah permintaan dan menentukan daftar biaya, serta menetapkan harga optimum dan gambaran mengenai laba yang dihasilkan. Harga ditentukan oleh satu perusahaan menjadi harga yang diterima pula oleh perusahaan lainnya. Pada oligopoli sempurna tanpa kolusi, tindakan perhitungan harga dengan didasari oleh tujuan kelompok juga dapat laba maksimum. Laba yang diperoleh dibagi pada masing-masing perusahaan sesuai dengan biaya relatif dan penjualan dari masing-masing perusahaan. Laba yang banyak akan diperoleh oleh perusahaan yang beroperasi dengan biaya yang relatif rendah dengan volume penjualan yang banyak. Ukuran preferensi konsumen dan keberagaman produk menentukan hasil penjualan. Pada oligopoli sempuran yang melakukan kolusi, perusahaan-perusahaan akan melakukan segmentasi pasar. Oligopoli sempuran sulit dibentuk karena perusahaan tidak dapat memberikan seluruh kebebasan tindakan kepada kelompok. Selain itu, kurva permintaan total juga sulit dihitung.
Dampak
Praktik kartel
Pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang di dalamnya perusahaan tidak melakukan persaingan usaha secara langsung. Perusahaan di dalam pasar oligopoli hanya ada sedikit sehingga kerja sama dapat dilakukan secara lebih mudah. Perusahaan yang ada dapat bekerja sama dalam menentukan harga produk dan jumlah produksi. Praktik kartel dapat terjadi ketika seluruh perusahaan sepakat untuk mengurangi jumlah produksi sehingga harga produk meningkat. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang tetap dan tidak sebanding dengan jumlah produk yang dapat dijual. Kerja sama yang membentuk kartel terjadi pada kerja sama sebanding di masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, semua perusahaan menetapkan kebijakan yang sama sehingga harga produk meningkat dengan pesat secara tiba-tiba. Pada praktik nyatanya, kartel jarang terjadi karena perusahaan masing-masing lebih mengutamakan perolehan laba secara mandiri.
PLUTOKRASI
Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, ploutos yang berarti kekayaan dan kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
Istilah propaganda
Dalam peristilahan dunia politik dan propaganda para fasis Italia, Nazi Jerman dan Komunis Internasional, negara-negara demokratis Barat disebut sebagai negara plutokrasi yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang sangat kaya. Istilah ini kemudian tergantikan dengan istilah demokrasi and kapitalisme sebagai istilah pakem kaum fasis untuk menyebut Amerika Serikat dan Inggris selama Perang Dunia II. Sementara itu, kaum Nazi lebih sering menggunakan istilah ini sebagai kode untuk merujuk orang-orang Yahudi.
STRATOKRASI
Stratokrasi (στρατός, stratos, “militer” and κράτος, kratos, “kekuasaan”) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para pimpinan militer. Meskipun tampak serupa dengan model diktator junta militer yang mengkudeta posisi pemerintahan, stratokrasi lebih cenderung disebut sebagai sebuah sistem konstitusi yang memandang kekuatan pimpinan negara setara dengan pejabat militer sehingga posisi di pemerintahan banyak diisi oleh para tokoh dari bidang militer, baik di tingkat pusat ataupun di wilayah yang dibawahinya.
Beberapa contoh negara yang pernah menerapkan sistem ini adalah negara kota Sparta pada zaman Yunani Kuno, yang mengharuskan pemimpin negara sebagai seorang ksatria gagah berani untuk melindungi wilayahnya dari serangan musuh.
TEOKRASI
Teokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara. Di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual.
Pemerintahan Teokrasi saat ini
Teokrasi Kristen
Vatikan
Setelah Penaklukan Roma pada 20 September 1870, Negara-negara Kepausan termasuk Roma dengan Vatikan dianeksasi oleh Kerajaan Italia. Pada tahun 1929, diadakan Perjanjian Lateran antara Pemerintah Italia dengan negara baru Kota Vatikan dan diakui sebagai negara merdeka. Kepala negara Vatikan adalah Paus, yang dipilih oleh Dewan Kardinal, sebuah majelis para senator Gereja. Seorang paus dipilih untuk jabatan seumur hidup, sampai dengan kematiannya atau pengunduran diri. Para kardinal ditunjuk oleh para paus, yang juga memilih para Paus.
Teokrasi Budha
Tibet
Menurut piagamnya, posisi kepala negara dari Tibet adalah milik ex officio dari Dalai Lama saat ini, sebuah hierarki keagamaan. Dalam hal ini, ia melanjutkan tradisi-tradisi mantan pemerintah Tibet, yang diperintah oleh Lama Dalai dan menteri-menterinya, dengan peran khusus yang diperuntukkan bagi kelas pejabat biksu .
Pada tanggal 14 Maret 2011, atas saran Dalai Lama ke-14, parlemen dari Administrasi Tibet mulai mempertimbangkan proposal untuk menghapus peran Dalai Lama sebagai kepala negara demi pemimpin yang terpilih.
Teokrasi Islam
Republik Islam Iran
Setelah meletusnya Revolusi Iran, di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini Republik Islam Iran di dirikan. Sejak saat itu Iran memiliki banyak pemuka agama dan pejabat agama di posisi pemerintahan yang kuat. Kekuasaan Tertinggi dipegang oleh Pemimpin Agung, sebagai politik sekaligus pemimpin spiritual yang mana posisinya lebih kuat daripada Presiden Iran.
Republik Islam adalah nama yang diberikan kepada beberapa negara yang secara resmi diperintah oleh hukum Islam, termasuk Republik Islam Afghanistan, Iran, Pakistan , dan Mauritania. Meskipun memiliki nama yang serupa, negara-negara tersebut sangat berbeda dalam pemerintahan dan hukum mereka.
Istilah “republik Islam” telah berarti beberapa hal yang berbeda, beberapa bertentangan dengan yang lain. Bagi beberapa pemimpin agama Islam di Timur Tengah dan Afrika yang mengadopsi, sebuah republik Islam adalah sebuah negara di bawah bentuk pemerintahan Islam tertentu. Tampaknya sebagai kompromi antara kekhalifahan murni Islam dan nasionalisme sekuler dan republikanisme . Dalam konsepsi mereka tentang republik Islam, hukum pidana negara harus sesuai dengan beberapa atau semua hukum Syariah, dan negara mungkin bukan monarki, seperti banyak negara Timur Tengah saat ini.
Negara dengan agama resmi
Negara yang memiliki agama negara tidak cukup berarti bahwa negara adalah teokrasi dalam arti sempit. Banyak negara memiliki agama negara tanpa pemerintah secara langsung memperoleh kekuasaannya dari otoritas ilahi atau otoritas agama yang secara langsung menjalankan kekuasaan pemerintah. Karena sedikit teokrasi yang ada di dunia modern, kata “teokrasi” saat ini digunakan sebagai istilah deskriptif untuk pemerintahan yang menegakkan agama negara.
TIMOKRASI
Timokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan, dimana kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan dan penghargaan. Secara etimologi, timokrasi berasal dari kata berbahasa Yunani yaitu dari kata time yang artinya penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan dan kata kratein yang artinya memerintah atau mengatur. Dalam bahasa Inggris, timorkrasi juga disebut timocracy. Selain itu ada beberapa pengertian lain tentang timokrasi. Pertama,kekuasaan dan hak istimewa. Kedua, munurut Plato, timokrasi kayaan yang dimiliki oleh seseorang.
