Sistem politik mengacu pada struktur, proses, dan interaksi dalam sebuah negara atau masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan keputusan politik, penentuan kebijakan, dan distribusi kekuasaan. Sistem politik juga mencakup lembaga-lembaga politik, partai politik, organisasi politik, dan mekanisme yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah.
Teori sistem politik adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami sistem politik. Teori ini melibatkan studi tentang interaksi antara berbagai elemen dalam sistem politik, seperti aktor politik, lembaga, struktur kekuasaan, proses politik, dan lingkungan eksternal. Teori sistem politik membantu dalam menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan, keputusan politik dibuat, dan bagaimana sistem politik beroperasi secara keseluruhan.
Sistem politik di Indonesia mengacu pada struktur dan proses politik di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem politik republik. Sistem politik Indonesia didasarkan pada konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sistem politik di Indonesia juga melibatkan partai politik sebagai aktor utama dalam proses politik. Partai politik berperan dalam pemilihan umum dan berkontribusi dalam pembentukan pemerintahan. Selain itu, sistem politik Indonesia juga melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan presiden sebagai kepala negara.
Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sistem politiknya, termasuk peningkatan partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, seperti halnya sistem politik di negara lain, sistem politik di Indonesia juga memiliki tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan politik, dan isu-isu sosial yang kompleks.
