Perencanaan Pembangunan Ekonomi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGERTIAN, UNSUR, DAN FUNGSI PERENCANAAN

Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi (pembangunan). Di kepustakaan ekonomi istilah tersebut sangat lentur. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan.

Perencanaan dapat dikatakan sebagai: Teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.

Menurut Mochamad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara- cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Namun demikian, walaupun tidak ada kesepakatan pendapat di antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan ter-tentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
4. Usaha perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sbb :

1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur- unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
4. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
5. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama- sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
6. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sementara itu, fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek- prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan adalah :

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal teori keseimbangan yang stabil (stable equilibrium). Teori ini menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan dari keadaan seimbang, maka akan timbul suatu reaksi dalam bentuk perubahan ke arah yang berlawanan dengan keadaan yang pertama, sehingga akhirnya keadaan akan kembali kepada keseimbangan semula.

Teori ini ternyata tidak dapat diterapkan pada sistem sosial. Dalam sistem sosial tidak terdapat kekuatan yang secara otomatis mengembalikan keadaan yang tidak stabil ke keadaan yang stabil. Dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa jika terjadi suatu perubahan dalam sistern sosial, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan lain yang membawa sistem tersebut semakin jauh dari keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses sosial cenderung kumulatif, bahkan dengan laju yang semakin cepat.

Suatu contoh dari proses kumulatif ini adalah lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Seperti kita ketahui, salah satu tujuan penting perencanaan ekono mi di NSB adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkat kan pertumbuhan tersebut berarti kita perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Tetapi peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tingkat tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah pula. Akibatnya laju investasi rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Untuk memotong lingkaran setan ini Zweig menyarankan perlunya suatu pembangunan yang terencana. Dengan kata lain, di sinilah letak penting perencanaan di NSB.

Ada dua metoda untuk memotong lingkaran setan kemiskinan tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi, dan kedua adalah dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di NSB itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di NSB biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan NSB-NSB dengan mekanisme seperti itu, sehingga perekonomian dldominasi oleh sektor non-uang. Pasar produk, faktor produksi, modal, dan uang tidak terorganisir dengan baik sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan ,iasa tidak terjadi. Untuk menghapuskan ketidaksempurnaan pasar tersebut, yakni agar mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber dapat lebih efisien, maka diperlukan suatu perencanaan.

Kebutuhan perencanaan di NSB juga didorong oleh keinginan untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena langkanya modal dan melimpahnya tenaga kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang sulit dipecahkan di NSB. Oleh karena itu, perlu adanya badan perencana yang terpusat yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan ini. Pembangunan ekonomi yang cepat membutuhkan pembangunan sektor pertanian dan industri yang kuat, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dan pengembangan sektor perdagangan luar negeri dan domestik yang harmonis. Semua ini memerlukan investasi yang serentak di berbagai sektor, dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan melalui perencanaan pembangunan.

Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama dengan sektor industri tersebut timbul dari kenyataan bahwa pertanian cian industri saling terkait satu sama lain. Reorganisasi pertanian akan menguranyi surplus tenaga kerja yang pada gilirannya tenaga kerja tersebut akan dapat diserap oleh sektor industri. Lebih dari itu, pembangunan pertanian juga penting untuk memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.

Sektor pertanian dan industri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya faktor penunjang yang berupa infrastruktur, misalnya pembangunan jaringan transportasi: jalan raya, rel kereta api, dan jembatan; jaringan telekomunikasi: telepon, fax; listrik, waduk, dan sebagainya. Begitu pula lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat, dan perumahan diperlukan untuk tersedianya tenaga yang trampil dan terlatih. Perusahaan swasta tidak akan tertarik untuk membangun infrastruktur seperti itu karena kurang “menguntungkan“, sehingga pihak pemerintahlah yang harus mem bangunnya.

Pengembangan perdagangan selain memerlukan pembangunan sektor pertanian dan industri juga memerlukan adanya lembaga keuangan. Belum berkembangnya pasar uang dan pasar modal di kebanyakan NSB menjadi salah satu kendala pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintahlah yang diharapkan mengatasi ketidaksempurnaan keadaan perekonomian ini dengan membangun suatu pasar uang dan lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan pengaturan aspek perdagangan ini dapat dilakukan oleh Badan Perencana.

Singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan dan merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, me-ningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI

Selama dua dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan munculnya bangsa- bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan politik yang berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Negara-negara sedang berkembang (NSB) tersebut semakin meningkat aspirasinya untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini ditunjukkan oleh diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.

Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan sebagainya.

Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB mengemukakan bahwa perekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali dapat, dan seringkali, mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment) yang rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu, perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.

Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian secara umum menjadi 2 yaitu perekonomian pasar (marketeconomy) dan perekonomian berencana (planned economy). Namun demikian sebenarnya tidak ada perekonomian yang benar-benar berencana ataupun yang benar-benar tidak berencana, karena masalah perencanaan adalah suatu masalah kadar atau derajatnya saja. Sebagai contoh: suatu analisis tentang perekonomian sosialis yang terdesentralisasi. Dalam konteks suatu sistem pasar adalah masuk akal jika harga-harga dalam perekonomian sosialis seperti ini ditentukan oleh kekuatan pasar penawaran dan pasar permintaan dan harga tersebut mempunyai peranan kunci dalam proses pengalokasian sumberdaya secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang yang statis tentang alokasi sumber-daya yang optimal dan efisien secara ekonomis, sistem sosialis yang terdesentralisasi dapat dikatakan termasuk kategori pasar. Namun demikian, sejauh bahwa tingkat tabungan ditentukan oleh badan perencanaan pusat dan secara sadar menyisihkannya untuk membiayai investasi pada masa yang akan datang, maka aspek dinamis dari sistem sosialis yang terdesentralisasi tersebut menunjukkan suatu hubungan yang erat dengan perekonomian berencana. Oleh karena itu, untuk menghindarkan hal-hal yang lebih membingungkan, maka pada pembahasan selanjutnya nanti akankita bedakan tiga macam perencanaan ekonomi yang utama.

PROSES PERENCANAAN EKONOMI

Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesernpatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus mene-tapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut. Alternatif ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat (urut-urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses perencanaan (ekonomi).

Tahap kedua adaiah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya.

Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi-seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan-yang termasuk dalam perencanaan nasional; kebijaksanaan-kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.

Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).

Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat berjalan dengan balk jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana. Sayangnya, para pemimpin politik tidak selalu mampu berbuat demikian. Mereka lebih suka pernyataan-pernyataan tentang tujuan- tujuan yang besar tetapi tidak jelas. Para perencana biasanya berpikir dalam kerangka waktu yang panjang (beberapa tahun), sedangkan pertimbangan-pertimbangan politis mengatur wawasan-wawasan yang lebih pendek. Dalam beberapa kasus para pemimpin tidak bisa secara rasional menetapkan prioritas-prioritas sesuai teori tanpa memiliki pandangan terlebih dahulu tentang trade-off di antara tujuan-tujuan, misalnya berapa banyak pertumbuhan nasional harus dikorbankan untuk meningkatkan pengerjaan yang diinginkan?

Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencana bisa memulai dengan menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-prioritas, kemudian menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian kegiatan), yang masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang terbaik pada suatu prioritas-prioritas yang berbeda. Hal ini memberi pembuat keputusan politik suatu ukuran trade-off di antara tujuan-tujuan yang berbeda. Juga mengurangi pilihan di antara tujuan-tujuan yang berlawanan bagi penentuan investasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di mana lebih mudah untuk mencapainya pemenuhan tujuan yang aktual.

Dari uraian di atas, mungkin tampak bahwa proses perencanaan itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya. Dengan melihat bahwa para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para perencana harus lebih konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang bisa dihitung oleh para ekonom, dan mengindentifikasikan elemen-elemen yang tidak bisa dikuantifikasikan. Ini merupakan proses pendidikan bagi para pemimpin poiitik tentang ekonomi secara umum dan perekonomian negaranya sendiri secara khusus. Dengan menunjukkan dan menjelaskan trade-off dalam pilihan-pilihan di antara proyek-proyek alternatif dan strategi-strategi, perencana bisa membantu para politisi untuk memehaminya lewat implikasi-implikasi ekonomi dari keputusan-keputusan perencanaan dan kendala-kendala serta peluang-peluang yang diberikan sistem ekonomi tersebut. Akhirnya, proses pendidikan bagi para politisi melalui perencanaan tersebut akan dapat mengarah kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang lebih terbuka dan pada akhirnya memperbaiki kinerja (performance) ekonomi yang merupakan tujuan akhir dan perencanaan pembangunan.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN KAPITALIS

Perencanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ekonomi-bahkan di dalam perekonomian yang didominasi pihak swasta sekalipun, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang di negara kapitalis walaupun secara tidak langsung. Dalam perekonomian tersebut, perencanaan pada umumnya merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai pertum-buhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter.

Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu siklus usaha, maka pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidak- stabilan ekonomi tersebut sambil tetap merangsang pertumbuhannya. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebijaksanaan di bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar negeri.

Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya kebijaksanaan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, penyesuaian tingkat bunga, dan garis pedoman mengenai harga upah. Gejolak neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tarif, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang pajak.

Seluruh alat kebijaksanaan di atas meskipun aktif, tetapi bersifat tidak langsung. Bersifat aktif dalam pengertian bahwa kesemuanya mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan. Sedangkan bersifat tidak langsung dalam pengertian bahwa kebijaksanaan tersebut hanya dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan, di mana para pengambil keputusan dari pihak swasta dipengaruhi untuk berperilaku dengan suatu cara yang memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil secara terus menerus.

Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi dikebanyakan perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan, tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar analisis trend masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS

Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) di mana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Sumberdaya, baik material maupun finansial, dialokasikan tidak atas dasar harga-harga pasar serta keadaan penawaran dan permintaan sebagaimana dalam perekonomian kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material, tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan. Jadi, perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam perekonomian kapitalis dan dalam perekonomian sosialis adalah rangsangan versus pengendalian (inducement versus control).

Peranan perencanaan dalam perekonomian kapitalis hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Sementara itu peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkanakan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi dalam perekonomian secara keseluruhan.

Dengan kata lain, perekonomian di negara-negara komunis pun tidak ada yang seratus persen direncanakan secara terpusat. Sebagai contoh, di mantan negara Uni Sovyet, aspek ekonomi pasar telah menjadi sesuatu hal yang semakin meningkat dalam produksi, distribusi, dan penetapan harga sejumlah besar barang-barang konsumsi.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN

Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan di mana sebagfan dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Besarnya proporsi yang tepat antara pemilikan pemerintah dan sektor swasta berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, tidak seperti perekonomian kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali, maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.

Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:

1. sektor tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil dan industri kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar setempat.
2. perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi.
3. perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar negeri. Modal bagi perusahaan- perusahaan ini biasanya datang dari luar negeri.

Dalam keadaan lingkungan kelembagaan semacam itu tampak dua aspek utama dari perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran yaitu:

1. Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi-investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang-bidang yang bisa diharapkan akan memberi sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Misalnya, pembangunan jalan kereta api, sekolah-sekolah, pembangunan iistrik tenaga air, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya, dan juga pendirian industri-industri impor.
2. Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah, merangsang, meng-arahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat.

Sifat kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan dalam perekonomian campuran tersebut. Oleh karena kebanyakan NSB termasuk dalam jenis “campuran”, maka para ahli ekonomi dunia terdorong untuk mengambil kesimpulan bahwa negara-negara tersebut memerlukan suatu tingkat perencanaan tertentu untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebodohan, dan wabah penyakit.

Keharusan akan adanya perencanaan di NSB tersebut disebabkan oleh keadaan- keadaan kelembagaan yang memaksa yaitu tidak adanya pasar yang terorganisir dengan baik, kebutuhan akan transformasi kelembagaan yang cepat, kebutuhan untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka ke dalam bidang-bidang yang produktif, dan adanya dampak psikologis dari suatu program tujuan nasional.

SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN

Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:

1. Komisi Perencanaan. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Komisi tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian dan sub-bagian yang dikoornidinir di bawah sejumlah ahli, seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur dan ahli-ahli lainnya yang ahli dalam aspek perekonomian
2. Data Statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber-sumber daya potensial lain seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut. Data yang berhubungan dengan potensi sumber daya ini sangat diperlukan untuk menentukan arah dan prioritas suatu perencanaan. Oleh karena itu pembentukan suatu jaringan kantor statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi dan data statistik menjadi suatu kebutuhan yang utama.
3. Tujuan. Rencana dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya: peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta pemusatan kekuatan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan, dan sebagainya. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
4. Penetapan Sasaran dan Prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. Keserasian pencapaian tujuan ini memerlukan adanya skala prioritas. Skala prioritas ini harus ditentukan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Rencana dan proyek seperti itu perlu dilaksanakan dengan suatu prioritas tertentu. Prioritas ini tidak dijalankan secara kaku, tetapi secara luwes.
5. Mobilisasi Sumberdaya. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dad sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).Sumber dana domestik yang utama didapatkan dari tabungan, laba perusahaan negara, dan pajak. Sumber luar negeri berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri dan penaman modal asing. Yang perlu diperhatikan dalam hal pembiayaan pembangunan ini adalah jangan sampai mengakibatkan efek inflasioner dan tekanan pada neraca pembayaran. Dan pada saat yang sama harus mampu mendorong tabungan bagi sektor perusahaan dan rumah tangga di dalam negeri.
6. Keseimbangan dalam Perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dan antara devisa dan permintaan terhadap impor sangat diperlukan.

Ada dua jenis keseimbangan yang diperlukan dalam suatu perencanaan.

• Pertama, keseimbangan fisik yang meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis investasi. Perencanaan juga memerlukan keseimbangan antara output berbagai sektor perekonomian. Ini dicapai melalui teknik input-output, karena output dari satu sektor atau industri merupakan input bagi sektor atau industri lainnya. Keseimbangan fisik penting bagi konsistensi internal suatu perencanaan, kalau tidak, berbagai hambatan fisik seperti kekurangan bahan mentah. tenaga kerja, dan sebagainya akan timbul dalam perekonomian.
• Kedua adalah keseimbangan moneter (keuangan) yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk konsumsi, antara dana yang dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang investasi yang tersedia untuk investor swasta, antara dana yang dipakai untuk investasi pemerintah dengan jumlah barang investasi yang diproduksi oleh sektor negara, dan keseimbangan antara pembayaran luar negeri dengan penerimaan luar negeri.

Adanya ketidakseimbangan di sektor keuangan ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan barang-barang fisik sehingga akan mengakibatkan tekanan inflasioner dan kesulitan neraca pembayaran selama periode perencanaan.

7. Sistem Administrasi yang Efisien. Administrasi yang baik, efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat utama bagi keberhasilan suatu perencanaan. Pemerintah Pusat di NSB seharusnya tidak mengambil keputusan ekonomi penting secara tergesa-gesa tanpa lebih dahulu diuji dan dipertimbangkan secara matang oleh para teknokrat. Di berbagai departemeri harus ditunjuk staf administrasi yang cakap dengan tugas utama menyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan. Mereka harus memperoleh pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, melaksanakannya sesuai jadwal, mengubahnya jika timbul hambatan mendadak yang tidak diharapkan, dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu. Tanpa peralatan administrasi seperti itu, perencanaan pembangunan tidak akan berhasil di NSB. Lewis dengan tegas mengatakan bahwa, tanpa adanya administrasi seperti itu (yang baik) pemerintah lebih baik membiarkan semuanya berjalan bebas tanpa campur tangan (laissez-faire) daripada mereka berpura-pura melakukan perencanaan. Keberhasilan luar biasa perencanaan pembangunan di Rusia dapat dikaitkan dengan tatanan Partai Komunis yang sangat terlatih dan disiplin bagai pendeta. Dalam membuat suatu rencana, tulis Lewis di kesempatan lain, teknik merupakan bagian dari kebijak-sanaan. Pembangunan ekonomi tidak sangat rumit, rahasia keberhasilan perencanaan lebih banyak terletak pada politik yang bijaksana dan administrasi negara yang baik.
8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini Lewis mencatat unsur-unsur utama kebijaksanaan pembangunan yang meliputi:
   1. penyelidikan potensi pembangunan; survei sumberdaya nasional, penelitian ilmiah; peneli-tian pasar;
   2. penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau swasta;
   3. penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan;
   4. perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan transaksi ekonomi;
   5. bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan dan lebih baik;
   6. menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri;
   7. peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, baik swasta maupun negara. Keberhasilan perencanaan pembangunan dapat dinilai terutama dengan menguji berbagai usulan dari masing-masing unsur tersebut.

Kebijaksanaan yang baik dapat membantu keberhasilan suatu perencanaan, tetapi dia tidak dapat menjamin keberhasilan. Karenanya, Lewis menyamakan perencanaan pembangunan dengan obat. Obat yang berada di tangan seorang praktisi yang baik dapat memberikan hasil yang manjur, tetapi masih mungkin terjadi bahwa pasien yang diharapkan hidup ternyata mati dan yang diharapkan mati ternyata hidup.

9. Administrasi yang Ekonomis. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan. Masyakarat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan pinjaman dipergunakan sebagaimana mestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan mereka, dan fidak dihambur-hamburkan.
10. Dasar Pendidikan. Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Seseorang tak dapat mengharapkan adanya administrasi yang ekonomis dan berdaya-guna kalau masyarakat tidak mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa membangun lebih dulu dasar pendidikan yang kuat yang mengajarkan pengetahuan akademis maupun teknis secara berimbang. Tanpa menciptakan manusia yang jujur dan berdaya-guna di dalam negara, tidak akan mungkin menyusun perencanaan ekonomi dalam skala besar.
11. Teori Konsumsi. Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan moderen adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. Negara Sedang Berkembang tidak harus demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang yang ada di dalam peringkat pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu. Sepeda murah di negara berpendapatan rendah adalah lebih penting dibandingkan dengan mobil murah. Sistem penerangan listrik yang murah untuk daerah pedesaan adalah lebih baik ketimbang sistem kapasitas tinggi yang menggunakan peralatan yang talk dapat dioperasikan masyarakat. Di atas segalanya perhatian utama harus ditekankan pada penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara berdaya-guna dan berlimpah, karena kesemua itu merupakan keperluan paling mendasar.
12. Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi harus di atas kepen-tingan golongan, tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu perenca-naan harus dianggap sebagai Rencana Nasional bila rencana tersebut disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, tanpa dukungan masyarakat tak ada perencanaan yang dapat berhasil. Untuk hal tersebut Lewis mengatakan bahwa, semangat rakyat adalah minyak pelumas perencanaan sekaligus bahan bakar pembanguan ekonomi. Semangat rakyat adalah kekuatan dinamis yang memungkinkan segalanya.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksa- naannya secara baik.

Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:

• Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, per-industrian dan kehutanan.
• Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intlnya adalah tetap sektor publik.
• Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• Tahun 1961-1969 berhasii disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun inl terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekoromi pembangunan sejak Orde Baru sebenarnva berpangkai pada Nation Building Approach dalam kerangka:

1. Jangka panjang; pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu (unified dan integratif) antara berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Jangka menengah: pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita selanjutnya. Kegiatan perencanaan dilakukan terutama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan suatu strategi pembangunan nasional sebagaimana telah diungkapkan, Indonesia pun tidak melepaskan diri dad asas politik ekonomi yang dianut Hal ini telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 dan penjelasannya yaitu Demokrasi Ekonomi.

Sebagai ilustrasi dapat kita pakai GBHN sebagai pola umum Pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan bangsa. Pelaksanaannya akan dilaksanaKan secara bertahap melalui Repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan jangka menengah yang pendekatannya lebih merupakan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan dalam pola umum pembanqunan nasional tersebut telah dibuat pula cara peiaksa-naannya secara lebih operasional yaitu dengan sistern perencanaan tahunan dan mekanisme APBN. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti, namun dernikian juga masih kelihatan bahwa banyak tujuan yang mendasar masih jauh dari terwujud. Bahkan mungkin ada arah pelaksanaan yang beium sesuai dengan persrektif yang dikehendaki dengan amanat UUD 1945.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGERTIAN, UNSUR, DAN FUNGSI PERENCANAAN

Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi (pembangunan). Di kepustakaan ekonomi istilah tersebut sangat lentur. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan.

Perencanaan dapat dikatakan sebagai: Teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.

Menurut Mochamad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara- cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Namun demikian, walaupun tidak ada kesepakatan pendapat di antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan ter-tentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
4. Usaha perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sbb :

1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur- unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
4. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
5. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama- sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
6. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sementara itu, fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek- prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan adalah :

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal teori keseimbangan yang stabil (stable equilibrium). Teori ini menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan dari keadaan seimbang, maka akan timbul suatu reaksi dalam bentuk perubahan ke arah yang berlawanan dengan keadaan yang pertama, sehingga akhirnya keadaan akan kembali kepada keseimbangan semula.

Teori ini ternyata tidak dapat diterapkan pada sistem sosial. Dalam sistem sosial tidak terdapat kekuatan yang secara otomatis mengembalikan keadaan yang tidak stabil ke keadaan yang stabil. Dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa jika terjadi suatu perubahan dalam sistern sosial, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan lain yang membawa sistem tersebut semakin jauh dari keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses sosial cenderung kumulatif, bahkan dengan laju yang semakin cepat.

Suatu contoh dari proses kumulatif ini adalah lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Seperti kita ketahui, salah satu tujuan penting perencanaan ekono mi di NSB adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkat kan pertumbuhan tersebut berarti kita perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Tetapi peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tingkat tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah pula. Akibatnya laju investasi rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Untuk memotong lingkaran setan ini Zweig menyarankan perlunya suatu pembangunan yang terencana. Dengan kata lain, di sinilah letak penting perencanaan di NSB.

Ada dua metoda untuk memotong lingkaran setan kemiskinan tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi, dan kedua adalah dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di NSB itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di NSB biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan NSB-NSB dengan mekanisme seperti itu, sehingga perekonomian dldominasi oleh sektor non-uang. Pasar produk, faktor produksi, modal, dan uang tidak terorganisir dengan baik sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan ,iasa tidak terjadi. Untuk menghapuskan ketidaksempurnaan pasar tersebut, yakni agar mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber dapat lebih efisien, maka diperlukan suatu perencanaan.

Kebutuhan perencanaan di NSB juga didorong oleh keinginan untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena langkanya modal dan melimpahnya tenaga kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang sulit dipecahkan di NSB. Oleh karena itu, perlu adanya badan perencana yang terpusat yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan ini. Pembangunan ekonomi yang cepat membutuhkan pembangunan sektor pertanian dan industri yang kuat, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dan pengembangan sektor perdagangan luar negeri dan domestik yang harmonis. Semua ini memerlukan investasi yang serentak di berbagai sektor, dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan melalui perencanaan pembangunan.

Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama dengan sektor industri tersebut timbul dari kenyataan bahwa pertanian cian industri saling terkait satu sama lain. Reorganisasi pertanian akan menguranyi surplus tenaga kerja yang pada gilirannya tenaga kerja tersebut akan dapat diserap oleh sektor industri. Lebih dari itu, pembangunan pertanian juga penting untuk memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.

Sektor pertanian dan industri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya faktor penunjang yang berupa infrastruktur, misalnya pembangunan jaringan transportasi: jalan raya, rel kereta api, dan jembatan; jaringan telekomunikasi: telepon, fax; listrik, waduk, dan sebagainya. Begitu pula lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat, dan perumahan diperlukan untuk tersedianya tenaga yang trampil dan terlatih. Perusahaan swasta tidak akan tertarik untuk membangun infrastruktur seperti itu karena kurang “menguntungkan“, sehingga pihak pemerintahlah yang harus mem bangunnya.

Pengembangan perdagangan selain memerlukan pembangunan sektor pertanian dan industri juga memerlukan adanya lembaga keuangan. Belum berkembangnya pasar uang dan pasar modal di kebanyakan NSB menjadi salah satu kendala pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintahlah yang diharapkan mengatasi ketidaksempurnaan keadaan perekonomian ini dengan membangun suatu pasar uang dan lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan pengaturan aspek perdagangan ini dapat dilakukan oleh Badan Perencana.

Singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan dan merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, me-ningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI

Selama dua dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan munculnya bangsa- bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan politik yang berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Negara-negara sedang berkembang (NSB) tersebut semakin meningkat aspirasinya untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini ditunjukkan oleh diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.

Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan sebagainya.

Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB mengemukakan bahwa perekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali dapat, dan seringkali, mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment) yang rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu, perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.

Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian secara umum menjadi 2 yaitu perekonomian pasar (marketeconomy) dan perekonomian berencana (planned economy). Namun demikian sebenarnya tidak ada perekonomian yang benar-benar berencana ataupun yang benar-benar tidak berencana, karena masalah perencanaan adalah suatu masalah kadar atau derajatnya saja. Sebagai contoh: suatu analisis tentang perekonomian sosialis yang terdesentralisasi. Dalam konteks suatu sistem pasar adalah masuk akal jika harga-harga dalam perekonomian sosialis seperti ini ditentukan oleh kekuatan pasar penawaran dan pasar permintaan dan harga tersebut mempunyai peranan kunci dalam proses pengalokasian sumberdaya secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang yang statis tentang alokasi sumber-daya yang optimal dan efisien secara ekonomis, sistem sosialis yang terdesentralisasi dapat dikatakan termasuk kategori pasar. Namun demikian, sejauh bahwa tingkat tabungan ditentukan oleh badan perencanaan pusat dan secara sadar menyisihkannya untuk membiayai investasi pada masa yang akan datang, maka aspek dinamis dari sistem sosialis yang terdesentralisasi tersebut menunjukkan suatu hubungan yang erat dengan perekonomian berencana. Oleh karena itu, untuk menghindarkan hal-hal yang lebih membingungkan, maka pada pembahasan selanjutnya nanti akankita bedakan tiga macam perencanaan ekonomi yang utama.

PROSES PERENCANAAN EKONOMI

Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesernpatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus mene-tapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut. Alternatif ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat (urut-urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses perencanaan (ekonomi).

Tahap kedua adaiah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya.

Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi-seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan-yang termasuk dalam perencanaan nasional; kebijaksanaan-kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.

Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).

Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat berjalan dengan balk jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana. Sayangnya, para pemimpin politik tidak selalu mampu berbuat demikian. Mereka lebih suka pernyataan-pernyataan tentang tujuan- tujuan yang besar tetapi tidak jelas. Para perencana biasanya berpikir dalam kerangka waktu yang panjang (beberapa tahun), sedangkan pertimbangan-pertimbangan politis mengatur wawasan-wawasan yang lebih pendek. Dalam beberapa kasus para pemimpin tidak bisa secara rasional menetapkan prioritas-prioritas sesuai teori tanpa memiliki pandangan terlebih dahulu tentang trade-off di antara tujuan-tujuan, misalnya berapa banyak pertumbuhan nasional harus dikorbankan untuk meningkatkan pengerjaan yang diinginkan?

Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencana bisa memulai dengan menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-prioritas, kemudian menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian kegiatan), yang masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang terbaik pada suatu prioritas-prioritas yang berbeda. Hal ini memberi pembuat keputusan politik suatu ukuran trade-off di antara tujuan-tujuan yang berbeda. Juga mengurangi pilihan di antara tujuan-tujuan yang berlawanan bagi penentuan investasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di mana lebih mudah untuk mencapainya pemenuhan tujuan yang aktual.

Dari uraian di atas, mungkin tampak bahwa proses perencanaan itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya. Dengan melihat bahwa para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para perencana harus lebih konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang bisa dihitung oleh para ekonom, dan mengindentifikasikan elemen-elemen yang tidak bisa dikuantifikasikan. Ini merupakan proses pendidikan bagi para pemimpin poiitik tentang ekonomi secara umum dan perekonomian negaranya sendiri secara khusus. Dengan menunjukkan dan menjelaskan trade-off dalam pilihan-pilihan di antara proyek-proyek alternatif dan strategi-strategi, perencana bisa membantu para politisi untuk memehaminya lewat implikasi-implikasi ekonomi dari keputusan-keputusan perencanaan dan kendala-kendala serta peluang-peluang yang diberikan sistem ekonomi tersebut. Akhirnya, proses pendidikan bagi para politisi melalui perencanaan tersebut akan dapat mengarah kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang lebih terbuka dan pada akhirnya memperbaiki kinerja (performance) ekonomi yang merupakan tujuan akhir dan perencanaan pembangunan.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN KAPITALIS

Perencanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ekonomi-bahkan di dalam perekonomian yang didominasi pihak swasta sekalipun, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang di negara kapitalis walaupun secara tidak langsung. Dalam perekonomian tersebut, perencanaan pada umumnya merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai pertum-buhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter.

Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu siklus usaha, maka pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidak- stabilan ekonomi tersebut sambil tetap merangsang pertumbuhannya. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebijaksanaan di bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar negeri.

Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya kebijaksanaan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, penyesuaian tingkat bunga, dan garis pedoman mengenai harga upah. Gejolak neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tarif, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang pajak.

Seluruh alat kebijaksanaan di atas meskipun aktif, tetapi bersifat tidak langsung. Bersifat aktif dalam pengertian bahwa kesemuanya mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan. Sedangkan bersifat tidak langsung dalam pengertian bahwa kebijaksanaan tersebut hanya dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan, di mana para pengambil keputusan dari pihak swasta dipengaruhi untuk berperilaku dengan suatu cara yang memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil secara terus menerus.

Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi dikebanyakan perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan, tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar analisis trend masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS

Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) di mana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Sumberdaya, baik material maupun finansial, dialokasikan tidak atas dasar harga-harga pasar serta keadaan penawaran dan permintaan sebagaimana dalam perekonomian kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material, tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan. Jadi, perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam perekonomian kapitalis dan dalam perekonomian sosialis adalah rangsangan versus pengendalian (inducement versus control).

Peranan perencanaan dalam perekonomian kapitalis hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Sementara itu peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkanakan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi dalam perekonomian secara keseluruhan.

Dengan kata lain, perekonomian di negara-negara komunis pun tidak ada yang seratus persen direncanakan secara terpusat. Sebagai contoh, di mantan negara Uni Sovyet, aspek ekonomi pasar telah menjadi sesuatu hal yang semakin meningkat dalam produksi, distribusi, dan penetapan harga sejumlah besar barang-barang konsumsi.

PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN

Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan di mana sebagfan dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Besarnya proporsi yang tepat antara pemilikan pemerintah dan sektor swasta berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, tidak seperti perekonomian kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali, maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.

Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:

1. sektor tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil dan industri kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar setempat.
2. perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi.
3. perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar negeri. Modal bagi perusahaan- perusahaan ini biasanya datang dari luar negeri.

Dalam keadaan lingkungan kelembagaan semacam itu tampak dua aspek utama dari perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran yaitu:

1. Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi-investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang-bidang yang bisa diharapkan akan memberi sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Misalnya, pembangunan jalan kereta api, sekolah-sekolah, pembangunan iistrik tenaga air, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya, dan juga pendirian industri-industri impor.
2. Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah, merangsang, meng-arahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat.

Sifat kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan dalam perekonomian campuran tersebut. Oleh karena kebanyakan NSB termasuk dalam jenis “campuran”, maka para ahli ekonomi dunia terdorong untuk mengambil kesimpulan bahwa negara-negara tersebut memerlukan suatu tingkat perencanaan tertentu untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebodohan, dan wabah penyakit.

Keharusan akan adanya perencanaan di NSB tersebut disebabkan oleh keadaan- keadaan kelembagaan yang memaksa yaitu tidak adanya pasar yang terorganisir dengan baik, kebutuhan akan transformasi kelembagaan yang cepat, kebutuhan untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka ke dalam bidang-bidang yang produktif, dan adanya dampak psikologis dari suatu program tujuan nasional.

SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN

Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:

1. Komisi Perencanaan. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Komisi tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian dan sub-bagian yang dikoornidinir di bawah sejumlah ahli, seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur dan ahli-ahli lainnya yang ahli dalam aspek perekonomian
2. Data Statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber-sumber daya potensial lain seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut. Data yang berhubungan dengan potensi sumber daya ini sangat diperlukan untuk menentukan arah dan prioritas suatu perencanaan. Oleh karena itu pembentukan suatu jaringan kantor statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi dan data statistik menjadi suatu kebutuhan yang utama.
3. Tujuan. Rencana dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya: peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta pemusatan kekuatan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan, dan sebagainya. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
4. Penetapan Sasaran dan Prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. Keserasian pencapaian tujuan ini memerlukan adanya skala prioritas. Skala prioritas ini harus ditentukan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Rencana dan proyek seperti itu perlu dilaksanakan dengan suatu prioritas tertentu. Prioritas ini tidak dijalankan secara kaku, tetapi secara luwes.
5. Mobilisasi Sumberdaya. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dad sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).Sumber dana domestik yang utama didapatkan dari tabungan, laba perusahaan negara, dan pajak. Sumber luar negeri berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri dan penaman modal asing. Yang perlu diperhatikan dalam hal pembiayaan pembangunan ini adalah jangan sampai mengakibatkan efek inflasioner dan tekanan pada neraca pembayaran. Dan pada saat yang sama harus mampu mendorong tabungan bagi sektor perusahaan dan rumah tangga di dalam negeri.
6. Keseimbangan dalam Perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dan antara devisa dan permintaan terhadap impor sangat diperlukan.

Ada dua jenis keseimbangan yang diperlukan dalam suatu perencanaan.

• Pertama, keseimbangan fisik yang meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis investasi. Perencanaan juga memerlukan keseimbangan antara output berbagai sektor perekonomian. Ini dicapai melalui teknik input-output, karena output dari satu sektor atau industri merupakan input bagi sektor atau industri lainnya. Keseimbangan fisik penting bagi konsistensi internal suatu perencanaan, kalau tidak, berbagai hambatan fisik seperti kekurangan bahan mentah. tenaga kerja, dan sebagainya akan timbul dalam perekonomian.
• Kedua adalah keseimbangan moneter (keuangan) yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk konsumsi, antara dana yang dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang investasi yang tersedia untuk investor swasta, antara dana yang dipakai untuk investasi pemerintah dengan jumlah barang investasi yang diproduksi oleh sektor negara, dan keseimbangan antara pembayaran luar negeri dengan penerimaan luar negeri.

Adanya ketidakseimbangan di sektor keuangan ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan barang-barang fisik sehingga akan mengakibatkan tekanan inflasioner dan kesulitan neraca pembayaran selama periode perencanaan.

7. Sistem Administrasi yang Efisien. Administrasi yang baik, efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat utama bagi keberhasilan suatu perencanaan. Pemerintah Pusat di NSB seharusnya tidak mengambil keputusan ekonomi penting secara tergesa-gesa tanpa lebih dahulu diuji dan dipertimbangkan secara matang oleh para teknokrat. Di berbagai departemeri harus ditunjuk staf administrasi yang cakap dengan tugas utama menyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan. Mereka harus memperoleh pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, melaksanakannya sesuai jadwal, mengubahnya jika timbul hambatan mendadak yang tidak diharapkan, dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu. Tanpa peralatan administrasi seperti itu, perencanaan pembangunan tidak akan berhasil di NSB. Lewis dengan tegas mengatakan bahwa, tanpa adanya administrasi seperti itu (yang baik) pemerintah lebih baik membiarkan semuanya berjalan bebas tanpa campur tangan (laissez-faire) daripada mereka berpura-pura melakukan perencanaan. Keberhasilan luar biasa perencanaan pembangunan di Rusia dapat dikaitkan dengan tatanan Partai Komunis yang sangat terlatih dan disiplin bagai pendeta. Dalam membuat suatu rencana, tulis Lewis di kesempatan lain, teknik merupakan bagian dari kebijak-sanaan. Pembangunan ekonomi tidak sangat rumit, rahasia keberhasilan perencanaan lebih banyak terletak pada politik yang bijaksana dan administrasi negara yang baik.
8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini Lewis mencatat unsur-unsur utama kebijaksanaan pembangunan yang meliputi:
   1. penyelidikan potensi pembangunan; survei sumberdaya nasional, penelitian ilmiah; peneli-tian pasar;
   2. penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau swasta;
   3. penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan;
   4. perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan transaksi ekonomi;
   5. bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan dan lebih baik;
   6. menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri;
   7. peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, baik swasta maupun negara. Keberhasilan perencanaan pembangunan dapat dinilai terutama dengan menguji berbagai usulan dari masing-masing unsur tersebut.

Kebijaksanaan yang baik dapat membantu keberhasilan suatu perencanaan, tetapi dia tidak dapat menjamin keberhasilan. Karenanya, Lewis menyamakan perencanaan pembangunan dengan obat. Obat yang berada di tangan seorang praktisi yang baik dapat memberikan hasil yang manjur, tetapi masih mungkin terjadi bahwa pasien yang diharapkan hidup ternyata mati dan yang diharapkan mati ternyata hidup.

9. Administrasi yang Ekonomis. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan. Masyakarat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan pinjaman dipergunakan sebagaimana mestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan mereka, dan fidak dihambur-hamburkan.
10. Dasar Pendidikan. Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Seseorang tak dapat mengharapkan adanya administrasi yang ekonomis dan berdaya-guna kalau masyarakat tidak mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa membangun lebih dulu dasar pendidikan yang kuat yang mengajarkan pengetahuan akademis maupun teknis secara berimbang. Tanpa menciptakan manusia yang jujur dan berdaya-guna di dalam negara, tidak akan mungkin menyusun perencanaan ekonomi dalam skala besar.
11. Teori Konsumsi. Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan moderen adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. Negara Sedang Berkembang tidak harus demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang yang ada di dalam peringkat pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu. Sepeda murah di negara berpendapatan rendah adalah lebih penting dibandingkan dengan mobil murah. Sistem penerangan listrik yang murah untuk daerah pedesaan adalah lebih baik ketimbang sistem kapasitas tinggi yang menggunakan peralatan yang talk dapat dioperasikan masyarakat. Di atas segalanya perhatian utama harus ditekankan pada penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara berdaya-guna dan berlimpah, karena kesemua itu merupakan keperluan paling mendasar.
12. Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi harus di atas kepen-tingan golongan, tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu perenca-naan harus dianggap sebagai Rencana Nasional bila rencana tersebut disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, tanpa dukungan masyarakat tak ada perencanaan yang dapat berhasil. Untuk hal tersebut Lewis mengatakan bahwa, semangat rakyat adalah minyak pelumas perencanaan sekaligus bahan bakar pembanguan ekonomi. Semangat rakyat adalah kekuatan dinamis yang memungkinkan segalanya.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksa- naannya secara baik.

Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:

• Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, per-industrian dan kehutanan.
• Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intlnya adalah tetap sektor publik.
• Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• Tahun 1961-1969 berhasii disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun inl terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekoromi pembangunan sejak Orde Baru sebenarnva berpangkai pada Nation Building Approach dalam kerangka:

1. Jangka panjang; pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu (unified dan integratif) antara berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Jangka menengah: pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita selanjutnya. Kegiatan perencanaan dilakukan terutama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan suatu strategi pembangunan nasional sebagaimana telah diungkapkan, Indonesia pun tidak melepaskan diri dad asas politik ekonomi yang dianut Hal ini telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 dan penjelasannya yaitu Demokrasi Ekonomi.

Sebagai ilustrasi dapat kita pakai GBHN sebagai pola umum Pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan bangsa. Pelaksanaannya akan dilaksanaKan secara bertahap melalui Repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan jangka menengah yang pendekatannya lebih merupakan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan dalam pola umum pembanqunan nasional tersebut telah dibuat pula cara peiaksa-naannya secara lebih operasional yaitu dengan sistern perencanaan tahunan dan mekanisme APBN. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti, namun dernikian juga masih kelihatan bahwa banyak tujuan yang mendasar masih jauh dari terwujud. Bahkan mungkin ada arah pelaksanaan yang beium sesuai dengan persrektif yang dikehendaki dengan amanat UUD 1945.